[RESMI] Ahok Di Tetapkan Sebagai Tersangka Penistaan Agama !

post-feature-image

Bangsa Garuda - Hari ini hasil gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh terlapor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Secara resmi Bareskrim Polri telah menetapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus penistaan agama dan melanjutkan proses hukum kasus tersebut ke tingkat penyidikan.
Kabareskrim juga menyatakan bahwa tersangka yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di cekal keluar negeri sebagai tindakan pencegahan.

Proses gelar perkara menghadirkan 18 saksi ahli dari pihak kepolisian, pelapor, dan terlapor. Tampak hadir di antaranya Ketua Front Pembela Islam Rizieq Shihab, mantan pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi Indrianto Seno Adji, dan juga berbagai para saksi ahli, Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Ombudsman RI dan anggota Komisi III DPR. (red)

Polda Sumut Tangkap 18 Pekerja China Ilegal di PLTU Langkat

post-feature-image

Bangsa Garuda - Sebanyak 18 pekerja asing asal Cina diamankan Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, Selasa (15/11). Para pekerja tersebut diamankan di lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) desa Tanjung Pasir, Pangkalan Susu, Langkat.

Dirreskrimsus Polda Sumut Kombes Toga H Panjaitan mengatakan, para pekerja ini berasal dari tiga perusahaan penyalur, yakni PT Sinohydro Erection, PT Indo Pusat Bumi dan PT Heibei Jiankan Indonesia. Dari 18 orang yang diamankan, 15 di antaranya tidak memiliki izin tertulis berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

"Dari setiap perusahaan penyalur ada enam tenaga kerja asing yang mereka salurkan ke proyek PLTU ini," kata Toga, Selasa (15/11).

Toga mengatakan, 18 pekerja asing yang diamankan tersebut semuanya berasal dari Cina. Enam pekerja yang berasal dari PT Sinohydro Erection, yakni Liu Zhibin (63 tahun), Si Chao (36), Yang Junle (32), Lin Wei Wei (31), Ding Xian Qun (46), dan Zhao Guangjun (33).

Sementara enam orang lain yang berasal dari PT Indo Pusat Bumi, yaitu Lie Cing Sheng (54), Shi Hua Jun (43), Liu Jing Feng (54), Li Wen Jung (60), Guo Hai Yuan (38), dan Li Yu Zhu (51). Lalu enam orang lagi dari PT Hebei Jiankan Indonesia, yakni Hu Peng (33), Li Pengfei (23), Liang Libo (33), Xu Lianwei (34), Zhang Cong (25), dan Zhang Meng (28).
Para pekerja asing ini, lanjut Toga, umumnya dipekerjakan sebagai buruh kasar di bagian konstruksi. "Dari hasil penyelidikan sementara, para pekerja asing ini sudah tinggal selama dua sampai tiga bulan lamanya di Langkat," ujar dia.

Sementara itu, Kasubdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut AKBP Robin Simatupang mengatakan, para pekerja ini rata-rata tidak dilengkapi dengan dokumen kerja di Indonesia. Pihaknya pun, kata Robin, telah berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Imigrasi dan Disnakertrans Sumut, dalam menangani mereka.

"Setelah mereka kami lakukan pemeriksaan kemudian kami serahkan ke pihak imigrasi, sebab yang punya wewenang kan mereka," ujar dia.

Atas perbuatannya, Robin menyebut, para pekerja asing tersebut dijerat Pasal 42 Ayat 1 dan atau Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 19 Ayat 1 dan atau Ayat 2 Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan atau Pasal 122 huruf a dan b UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. [rol]

Aksi Bela Islam Dituduh Politik, KH Hasyim : Bagi yang Tidak Percaya al-Quran

post-feature-image

Bangsa Garuda - KH Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) mengatakan gerakan jutaan massa pada aksi Bela Islam 4 November 2016 lalu adalah bukti dari kedahsyatan energi Al-Quran.

Maka hal ini akan sulit diterangkan kepada kalangan yang tidak mempercayai al-Quran.

"Gerakan tersebut hanya bisa dimengerti, dirasakan, dan diperjuangkan oleh orang yang memang mengimani al-Quran. Tentu sangat sulit untuk diterangkan kepada mereka yang tidak percaya kepada al-Quran, berpikiran atheis, sekuler, dan liberal," ujar Kyai Hasyim dalam tulisannya yang dimuat Antara.

Kenapa? Kyai Hasyim menjelaskan karena mereka jangan lagi memahami energi al-Quran , menerima al-Quran pun belum tentu bisa. Sehingga perdebatan antara keimanan kepada al-Quran dan ketidak percayaan kepada kitab suci tersebut hanya akan melahirkan advokasi bertele-tele dan berbagai macam rekayasa serta akan banyak menyita waktu.

"Al-Quran adalah kitab suci, sekaligus kitab pembeda (Al-Furqon) yang membedakan antara yang hak dan yang bathil. Maka, tak heran kalau kemudian kelihatan di kalangan umat sendiri mana yang bertindak sebagai pejuang, sebagai pengikut perjuangan yang ikhlas tanpa pamrih, yang mengambil posisi memanfaatkan keadaan (kepentingan duniawi sesaat), dan mana yang menyelewengkan Al-Quran," ungkap Kyai Hasyim.

Kyai Hasyim mengakui bahwa gerakan suci membela al-Quran ini tidak akan lolos dari pihak tertentu melakukan politisasi.
"Di era demokratisasi politik di Tanah Air, gerakan pembelaan umat Islam terhadap Al-Quran tidak akan lolos dari upaya pihak-pihak tertentu dalam melakukan politisasi yang tujuannya membelokkan dan mengaburkan tujuan suci tersebut," papar pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Depok, Jawa Barat ini.

Kyai Hasyim melanjutkan, adapun perdebatan tentang siapa dalang, atau provokator, atau penunggangan politik, sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi sebagai isu yang harus diangkat atau dikedepankan, demi kesatuan dan persatuan di dalam wadah NKRI.

"Lebih bermanfaat kalau kita fokus kepada kewajiban negara dalam melindungi hak yang adil bagi kaum Muslimin di Indonesia sehubungan dengan adanya penistaan Al-Quran tersebut yang harus diproses menurut hukum negara (Undang-undang No 1. Tahun 1965)," terang Kyai Hasyim. [vic]

Inisiatif Bersama, Warga Poltangan Pasang Spanduk Tolak Ahok.

post-feature-image

Bangsa Garuda - Warga Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan membentangkan spanduk berisi penolakan kunjungan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka mengatakan penolakan tersebut karena ucapan Ahok yang dinilai menodai umat Islam.

"Spanduk ini kami buat bersama-sama warga di sini (Poltangan) karena kami menolak Ahok kemari. Kami tidak menerima kunjungan dari seorang penista agama," ujar laki-laki yang tidak mau disebut namanya, Selasa (15/11).
Dia juga mengatakan pemasangan spanduk tersebut bentuk inisiatif warga, bukan desakan dari pihak lain. "Ini semua memang kami yang buat. Dari hasil bersama. Murni, enggak ada kaitannya dari luar," ucapnya dengan tegas.

Tak hanya di Poltangan, spanduk bertuliskan penolakan Ahok juga terpasang di sejumlah daerah di Jakarta, seperti Tanah Abang, Sawah Besar, dan Kalibata.[republika]

Lawan Ahok, Buni Yani Akui Sering Diteror Orang Tak Dikenal

post-feature-image

Bangsa Garuda - Buni Yani dan tim kuasa hukumnya sore ini menyambangi kediaman Rachmawati Soekarnoputri. Dia bermaksud meminta dukungan kepada Rachmawati sebagai salah satu tokoh demokrasi di Indonesia.

Buni Yani bersama tim kuasa hukum yang dipimpin Aldwin Rahardian Megantara menyambangi kediaman Rachmawati di Jalan Jati Padang Raya, Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2016) pada pukul 17.15 WIB. Dalam pertemuan ini turut hadir senator DPD Fahira Idris.

Aldwin menjelaskan, kedatangannya sore ini meminta dukungan Rachmawati agar Buni Yani mendapat perlindungan hukum terkait pidato kontroversi Ahok di Kepulauan Seribu akhir September lalu. Ia khawatir Buni Yani justru yang dikriminalisasi oleh pihak kepolisian.

"Jadi pertama Bu Yani ini banyak teror, kita sudah lapor ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,_red). Jadi jelas ada skenario pengkambinghitaman. Kita akan beberkan fakta-fakta hukum kalau Pak Buni bukan orang yang berniat jahat," kata Aldwin.

"Kita minta setop krimininalisasi terhadap Buni Yani," imbuhnya.

Ia berharap Rachmawati ikut menyuarakan hal tersebut, agar polisi betul-betul menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya.
"Dia hanya menyampaikan pendapat, tidak ada edit video, tidak ada sunting. Oleh karena itu laporan yang menimpa Buni Yani ini mengada-ada. Postingan Buni ini menjadi viral karena diskrinsut oleh pendukung Ahok. Tidak fair," bebernya.

Sementara itu di sisi lain, Rachmawati pun ikut menyuarakan dukungannya kepada Buni Yani. Ia berharap Ahok menerima konsekuensi atas ucapannya yang diduga menistakan agama tersebut.

"Saya minta pengacara bekerja secara profesional untuk menyusun pembelaan terhadap Buni Yani.Saya intinya meminta untuk penegak hukum khususnya kepolisian setoplah kriminalisasi atau mencari kambing hitam," ujar Rachmawati.

Seperti diketahui, kasus pidata kontroversi Ahok kini tengah memasuki gelar perkara. Sebelum gelar perkara, Buni Yani memang juga dilaporkan ke kepolisian atas perbuatannya yang mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang kemudian viral dan menjadi polemik.[detik]

Massa dari 20 Provinsi Terkonfirmasi Siap Terjun di Aksi Bela Alquran Jilid III

post-feature-image

Bangsa Garuda - Aksi lanjutan demonstrasi 4 November akan digelar pada 25 November mendatang. Diperkirakan massa akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah massa pada demonstrasi sebelumnya.

Hal tersebut dikarenakan buruh akan ikut bergabung dalam aksi 25 November mendatang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh dari 20 provinsi menyatakan siap untuk ikut.

“Kita terkonfirmasi siap, setidaknya hampir 20 provinsi terkonfirmasi siap dan akan ikut. Aksi ini bukan pertama kalinya dan permulaan, kita sudah tiga kali mogok nasional. Mogok nasional yang terbesar itu pada tahun 2013. Jadi kita sudah terlatih untuk mogok nasional,” jelas Said dalam jumpa pers Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) di Jalan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta, Senin malam (14/11).

Menurutnya, alasan buruh ikut bergabung dalam demonstrasi besar 25 November mendatang lantaran melihat bahwa unjuk rasa 4 November lalu merupakan gerakan rakyat, dan bukan hanya berfokus pada aksi bela Islam saja. Sebab, buruh menilai, arogansi kekuasaan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikendalikan oleh pemodal.

“Kenapa demikian, dari awal buruh sudah teriak jangan ada penggusuran karena dalam penggusuran ini kita dengar ada uang. Berarti ini bukan pengusuran yang berdiri sendiri. Sekarang terbukti kan Kampung Akuarium itu jalur sutra untuk reklamasi,” demikian Said.[pojoksatu]

Gerindra : Lebih Baik Kehilangan Ahok daripada Kehilangan Indonesia

post-feature-image

Bangsa Garuda - Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan menyarankan agar sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja yang dijadikan rujukan dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Demikian disampaikan Heri menanggapi batalnya ulama asal Mesir, Syeikh Amr Wardani menjadi saksi ahli dari pihak Ahok.
"Kalau saya sih baiknya via MUI saja. kan jelas-jelas Majelis Ulama Indonesia punya kompetensi. Urusan Ahok kok dibawa-bawa ke Mesir. Jangan lah," kata Heri kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang majemuk dan menganut falsafah Bhineka Tunggal Ika tidak boleh terpecah hanya karena perilaku seseorang, yang diduga melecehkan kitab suci Islam.

"Buat saya sih Indonesia tidak boleh pecah hanya karena satu orang yang bernama Ahok. Lebih baik kehilangan Ahok daripada kehilangan Indonesia," tegasnya. (ts)